Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (PPKn FIS Unimed) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “ Kebebasan Sipil dalam Demokrasi dan HAM: Menyoal Kapasitas Masyarakat Sipil di Sumatera Utama”. di Ruangan Aula Lantai 3 Fakultas Ilmu Sosial pada Jumat, 21 Februari 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor IV Prof. Dr. Erond Litno Damanik, S.Pd., M.Si. dan dihadiri Dekan FIS , Wakil Dekan,  Ketua Jurusan PPKn, Sekretaris Jurusan PPKn, Ketua Prodi Hukum Bisnis Unimed, Perhimpunan Bakumsu, LBH,AJI, Walhi,Kontras, Bitra Indonesia, Sahdar, ASB, HMI cabang Medan dan 4 Mahasiswa .

Kegiatan FGD ini melibatkan 4 Narasumber yaitu : Prof. Mirza Sastira Buana, Ph.D (Sepaham), Fransiska Fitri Karunia Sri ( Direktur YAPPIKA), Wina Khairina (Etnograsi Research Center, FIS dan Politik USU), Tonggo Simangunsong (Aji Medan).

Dalam sambutanya Wakil Rektor IV Prof. Dr. Erond L. Damanik, mengatakan Dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara yang sangat penting ini. Hari ini, kita berkumpul untuk mendukung inisiatif luar biasa yang digagas oleh YAPPIKA dan SEPAHAM dalam Program BASIS (Building Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia). Program ini bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan hak asasi manusia, serta perluasan ruang demokrasi di Indonesia.

Program BASIS membawa empat strategi utama yang relevan dengan kondisi sosial kita saat ini. Penguatan infrastruktur OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), transformasi digital, riset dan advokasi kolaboratif, serta pengembangan kebijakan adalah langkah strategis yang akan membawa dampak nyata bagi perempuan, kaum muda, serta kelompok minoritas. Kami sangat mendukung upaya ini dan percaya bahwa program ini akan menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih berdaya dan inklusif.

Sebagai institusi pendidikan, kami juga merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan berkontribusi dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat. Universitas merupakan tempat bagi berkembangnya gagasan, inovasi, serta kebebasan berpikir yang menjadi pondasi utama dalam memperkuat masyarakat sipil. Oleh karena itu, kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dapat terus diperjuangkan.  Semoga kolaborasi ini dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil serta memperkuat demokrasi di Indonesia. ujarnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk  mewujudkan penguatan masyarakat sipil melalui kerja sama antara YAPPIKA dan UNIMED melalui penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan program BASIS, Mendiskusikan dan merumuskan tantangan dan strategi aktivisme dalam rangka mewujudkan kebebasan masyarakat sipil era demokrasi dalam konteks Sumatera Utara serta Membangun dan memperkuat jaringan antara akademisi, perguruan tinggi. Organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa dalam mewujudkan kebebasan masyarakat sipil era demokrasi dalam konteks Sumatera Utara.

Pada pengantar diskusi  Direktur YAPPIKA Fransiska Fitri Karunia Sri menyampaikan  Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat (YAPPIKA) Bersama Serikat Pengajar Hak Azasi Manusia (SEPAHAM) menginisiasi Program BASIS ( Building Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia) untuk memperkuat posisi dan peran masyarakat dipil sebagai actor demokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta ruang demokrasi yang lebih besar di Indonesia. .Secara spesifik tujuan dari Program BASIS adalah untuk meningkatkan kapasitas organisasi (internal) dan teknis (eksternal dari organisasi masyarakat sipil (OMS) dan Organisasi bantuan hokum (OBH) melalui investasi  penguatan infrastruktur pendukung di tingkat local. (Humas Unimed/ms)